Pemkab Muba Siapkan Strategi Tingkatkan PAD di Tengah Penurunan Dana Bagi Hasil
PALEMBANG, —Faktamuba.com - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akan terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Muba H M Toha Tohet SH saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakor Pemda) bertema “Optimalisasi Pendapatan Daerah” yang digelar di Griya Agung Palembang, Senin (6/10/2025).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Dr H Herman Deru bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra MH ini diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan.
Pertemuan tersebut membahas kondisi fiskal terkini dan langkah strategis dalam menghadapi penurunan signifikan DBH yang berdampak pada kapasitas fiskal dan kemampuan pemerintah daerah menjaga keberlanjutan program pembangunan.
Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari potensi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Upaya konkret harus dilakukan kepada wajib pajak, terutama kendaraan milik pemerintah dan perusahaan yang beroperasi di wilayah masing-masing,” ujar Deru.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Muba H M Toha Tohet menyampaikan bahwa Pemkab Muba telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Pemerintah Kabupaten Muba akan terus berinovasi dalam menggali potensi PAD, termasuk melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak dan pengembangan sektor ekonomi lokal berbasis sumber daya alam serta UMKM,” ungkapnya.
Lanjutnya, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan semakin diperkuat sebagai penggerak utama ekonomi daerah. BUMD, menurutnya, tidak hanya menjadi instrumen bisnis pemerintah, tetapi juga pilar penting dalam menopang pendapatan daerah.
“Kita akan pastikan BUMD dikelola profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” tambah Bupati.
Selain itu, Pemkab Muba juga berkomitmen mengoptimalkan tata kelola keuangan dan aset daerah agar lebih transparan, efisien, dan produktif. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian fiskal jangka panjang dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Sementara itu, Plt Kepala BPKAD Muba Ariyanto SE MSi turut menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat meninjau kembali mekanisme pembagian DBH secara lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Pemerintah pusat perlu memperhatikan celah fiskal daerah seperti Muba. Keadilan fiskal penting agar daerah mampu melanjutkan pembangunan dan mewujudkan visi misi kepala daerah,” kata Ariyanto.
Ia menambahkan, kolaborasi antardaerah di Sumatera Selatan juga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal. Sinergi antar kabupaten dan kota diharapkan mampu memperkuat basis pendapatan, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun pengelolaan aset.
Dalam Rakor tersebut, Bupati Toha hadir bersama Kepala Bappeda Muba Mursalin SE MM, Plt Kepala BPKAD Muba Ariyanto SE MSi, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba Daud Amri SH, serta Plt Kepala BP2RD Muba M Hatta SE MM.
(Red)